Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar membuka Rapat Koordinasi (Raklopr) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulbar Tahun 2021, Kamis, 2 Desember 2021 .
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multi dimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia.
“Kemiskinan merupakan permasalahan hampir semua bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terintegrasi,”tandas Enny
Dikemukakan, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sepanjang masa, yang butuh penanganan khusus, karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan,”ucap Enny
Enny menyampaikan, permasalahan penanggulangan kemiskinan saat ini terkait dengan beberapa hal, diantaranya adalah validasi data yang perlu dilakukan pembenahan. Persoalan validitas data menjadi isu yang sangat krusial. Ada banyak kasus penduduk miskin dan rentan miskin tidak memperoleh perlindungan sosial, disebabkan kurang validnya data.
“Banyak warga miskin yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, justru tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),”kata Enny
Lebih lanjut, Enny menyampaikan, saat ini program-program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, baik melalui anggaran pusat diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Berbagai program tersebut jika disinergikan bersama dan merujuk pada data kemiskinan yang valid, tentunya akan mempercepat menurunkan kemiskinan di Sulbar,”pungkasnya
Enny mengungkapkan, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar, yaitu program Marasa (Mandiri, Cerdas dan Sehat). Marasa adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.
“Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota, serta desa dapat keluar dari status ketertinggalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan di desa,”tuturnya
Enny menyatakan, kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama, tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan.
“Dukungan dan kerjasama ini perlu ditingkatkan dan digerakkan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan, Lembaga Swadaya Masyakat (LSM) dan seluruh masyarakat,”tandasnya
Enny berharap, melalui rapat koordinasi tersebut akan melahirkan suatu pemikiran dan ide yang sifatnya konstruktif tentang bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan yang terbaik demi kemajuan daerah.
Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, target kemiskinan yang ditargetkan melalui RPJMD Tahun 2017-2022 yakni diharapkan pada Tahun 2022 angka kemiskinan bisa turun menajdi 10,25 persen.
“Hal ini tidak luput dari komitmen yang kuat agar bisa mencapai penurunan yang signifikan dari 11,29 persen menjadi 10,25 persen,”kata Junda
Junda menuturkan, penanggulangan kemiskinan melalui langkah-langka nyata melalui upaya khusus yang komprehensif dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.
“Progres permasalahan kemiskinan membutuhkan upaya bersama, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dunia usaha maupun masyarakat,”tandasnya
Junda mengatakan, melalui kegiatan itu diharapkan dapat memperoleh masukan terkait pelaksanaan dan evaluasi sebagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini kurang berjalan.
Ia menambahkan, berdasarkan profil tenaga kerja Sulbar, angka pengangguran di Sulbar tergolong rendah.
“Menurut data terbaru, Sulbar berada pada posisi kedua pengangguran terendah dibawa Gorontalo. Namun sangat disayangkan angka pengangguran rendah ini, tidak sejalan dengan angka kemiskinan yang ada di Sulbar,”tambahnya
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Darwin Yusuf, dan sejumlah pimpinan OPD
