Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengawasan terhadap tata wilayah desa;
2. fasilitasi usul penamaan dan kodefikasi desa;
3. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengawasan pembentukan, pemekaran, penggabungan penghapusan desa;
4. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengawasan penataan kewenangan desa;
5. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengawasan penyusunan produk hukum desa;
6. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
7. pembinaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa;
8. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengembangan kapasitas aparatur desa;
9. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah desa;
10. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan badan permusyawaratan desa (BPD);
11. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa;
12. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring , evaluasi serta pengawasan terhadap penetapan pedoman pengembangan kapasitas aparatur desa;
13. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
14. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap kelembagaan pendukung perangkat desa;
15. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan kerjasama desa;
16. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan desa;
17. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penetapan pedoman evaluasi perkembangan desa;
18. penyusunan program kerja dibidang pemerintahan desa tingkat provinsi;
19. pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa tingkat provinsi;dan
20. pelaksanaan kajian dan penelitian terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.