Tim Desa Presisi Institut Pertanian Bogor (IPB) menyerahkan hasil program Data Desa Presisi Batch I kepada Pemprov Sulawesi Barat. Pada Data Desa Presisi Batch I ini menyasar 39 desa dan enam kelurahan dengan anggaran mencapai Rp4,9 milliar.

Pj Gubernur, Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan, data merupakan persoalan paling utama yang dihadapi birokrasi untuk menyusun program kesejahteraan. Karena data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas dan hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat.

“Karenanya itu saya mendorong Data Desa Presisi yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar. Tahun depan kita akan lanjutkan dengan menyasar semua desa yang ada, karena ini merupakan persembahan dari Sulbar untuk Indonesia,” kata Akmal di Mamuju, Sabtu (15/10/22).

Akmal menambahkan, Data Desa Presisi bisa dijadikan patokan awal dalam setiap membuat kebijakan guna kepentingan tata kelola pemerintahan. Dengan data yang sama, pemerintah provinsi, kabupaten hingga ke desa bisa membuat program yang kolaboratif seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Data itu penting untuk kita bergerak secara bersama-sama dan kolaborasi, kalau semua dilakukan dengan pendekatan bersama kita akan bisa mengurangi jumlahnya (kemiskinan dan stunting), kalau sendiri kita tidak bisa” jelas Akmal.

Setelah Data Desa Presisi Batch I menyasar 39 desa dan kelurahan selesai, akan dilanjutkan dengan batch II dengan menyasar 68 desa dan kelurahan hingga akhir 2022. Program ini akan rampung di 2023 yang menyasar 534 desa kelurahan di Sulawesi Barat.

“Karena anggaran kita terbatas dan saya Insya Allah pada 2023 kita mencoba mencari dana di pusat. Jadi tidak membebani APBD kita, karena ini juga penting untuk pemerintah pusat,” tegas Akmal.