dpmd.sulbar_Mamuju- Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulawesi Barat menggelar rapat internal membahas Rencana Pelaksanaan Kegiatan 2024 dan Evaluasi Kegiatan 2023, Rabu 11 Januari 2024.
Rapat Pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Tahun 2024 dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa KARNOTO, S.Pd, M.Adm. Pemb. dan di hadiri oleh pejabat fungsional, staf ASN, serta staf Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) bidang Pemerintahan desa yang berlangsung di ruang Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat.
![](https://dpmd.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-14.42.09-2-300x300.jpeg)
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama terhadap program dan alur kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Dalam kegiatan ini pula pembahasan evaluasi terhadap kegiatan bidang yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 kemarin.
Dalam rapat kali ini, Kepala Bidang Pemerintahan Desa KARNOTO, S.Pd, M.Adm. Pemb. menjelaskan beberapa point penting sesuai dengan konteks rapat yang mana diantaranya penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), serta menjelaskan bagaimana mewujudkan akuntabilitas kinerja yang dihubungkan dengan Tugas Fungsi Bidang Pemerintahan desa dan Rencana Strategis Dinas 2023 -2026.
Tak luput pula beliau menjelaskan tentang capaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 serta kontribusinya terhadap Kinerja Utama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
”saya menginginkan agar semua kegiatan yang telah dilakukan pegawai dan staf di Bidang Pemerintahan Desa Cascading (dapat menjabarkan, paham dan dapat menjelaskan) tidak hanya melaksanakan kegiatan selesai dan sudah tanpa mengukur dampak apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, intinya adalah bagaimana kegiatan dari bidang Pemdes bisa berkontribusi terhadap IKU Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa” ucapnya. Rabu (11/01/2024).
Proses penjabaran dan penyelarasan kinerja yang meliputi sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas dan target kinerja menjadi sangat penting untuk diketahui bersama sebagai Bidang teknis yang bekerja dalam lingkup organisasi pemerintah.